Hak Warga Kayong Utara Capai 60 Persen Anggaran Belum Terserap -->

Hak Warga Kayong Utara Capai 60 Persen Anggaran Belum Terserap

13 Oktober 2019,
Tokoh pemekaran Kayong Utara H Hamdani Adeni (kanan) bersama Bupati Citra Duani (kiri) di depan Grand Mahkota Hotel di Pontianak, sebelum berdiskusi dengan tokoh nasional asal Sukadana DR (HC) H Oesman Sapta Odang, tahun 2016 silam. Foto dokumen Baharun untuk SUKADANA POST 

Tokoh pemekaran pembentukan Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang bekerja sejak tahun 2001, H Hamdani Adeni menyesalkan penyerapan anggaran pemerintah daerah (Pemda) KKU sampai awal Oktober 2019, masih di kisaran 40 persen. Jadi hak masyarakat mencapai 60 persen anggaran belum terserap.

“Ini sudah memasuki minggu kedua Oktober tahun 2019, sisa sekitar dua bulan lagi penyerapan anggaran yang belum mampu dikerjakan pemerintah daerah, harus diberikan ke masyarakat,” pinta H Hamdani Adeni di ruang kerjanya, Ahad (13/10/2019).

“Kita mengharapkan dalam kejar target pemerintahan, jangan mengabaikan kualitas kerja dan hasil pembangunan yang akan dijalankan Bupati Kayong Utara Drs Citra Duani dan jajarannya,” harapnya.

Ia mengaku kecewa dengan penyerapan anggaran pemerintah KKU menumpuk di akhir-akhir tahun. Sebab, sampai kuartal III 2019 ini, masih ada sekitar 60 persen penyerapan anggaran belum terlaksana dengan baik.

“Sebentar lagi kita akan melihat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di KKU akan mengebut berbagai program dan kegiatannya. Tujuannya untuk menghabiskan sisa anggaran yang belum digunakan padahal ada hak masyarakat di situ,” kupas H Hamdani Adeni.

Kondisi ini, lanjutnya, sangat sulit mengharapkan belanja pemerintah Kayong Utara menjadi alat stimulus ekonomi bagi ekonomi warga. Sebab sebagian besar pemakaian anggaran menumpuk di akhir tahun.

“Padahal kita tahu anggaran pendapatan dan belanja daaerah (APBD) KKU merupakan instrumen fiscal, perangsang kegiatan ekonomi warga. Kalau keadaan yang terjadi seperti ini, kemampuan pemerintah Kayong Utara layak dipertanyakan dalam memberikan hak pembangunan ke rakyatnya di segala bidang,” ulas H Hamdani Adeni.

Dalam analisinya jika pola penyerapan anggaran pemerintah KKU menumpuk di akhir tahun, tentu tidak produktif bagi perekonomian daerah. Sebab mustahil bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dalam waktu yang mepet.

“Belanja pemerintah daerah Kayong Utara, mestinya bisa menjadi lokomotif pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi pada saat kondisi ekonomi Kayong Utara dan di kepulauan dan daratan perlu stimulus dari pemerintah daerah,” tegas H Hamdani Adeni. (ril)

TerPopuler