Perda 10/2011 tentang Pengelolaan PDAM Kayong Utara

Perda 10/2011 tentang Pengelolaan PDAM Kayong Utara

04 Agustus 2019,

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR  10  TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang
:
a.    bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;  
b.  bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat
:
1.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);
3.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indoneia Nomor 4355);
4.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389);
6.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tangguungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indoneia Nomor 4400);
7.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan   Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007  tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.      Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.    Pemerintah  daerah  adalah  kepala  daerah  beserta  perangkat  daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3.      Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5.      Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara.
6.      Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara.
7.      Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnyan disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara.
8.      Karyawan/pegawai adalah karyawan/pegawai yang bekerja untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara.
9.      Air  adalah  semua  air  yang  terdapat  pada,  di  atas,  ataupun  di  bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10.   Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum.
11.   Air bersih adalah air bersih untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat langsung diminum.
12.   Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
13.   Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul kepermukaan tanah secara alamiah.
14.   Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah.
15.   Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
16.   Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatannya dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
17.   Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
18.   Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir/Bak penampungan.
19.   Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
20.   Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
21.   Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
22.   Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
23.   Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
24.   Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
25.   Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
26.   Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
27.   Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
28.   Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang mengunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
29.   Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m3(nol meter kubik).
30.   Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
31.   Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat diluar pelanggan.
32.   Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
33.   Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
34.   Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
35.   Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
36.   Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
37.   Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 2

(1)   Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Air Bersih adalah Lembaga yang menangani Urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih.
(2)   Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.  melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional terhadap pengelolaan pelayanan air minum/air bersih;
b.  memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan air minum/air bersih;
c.   melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.


BAB III
ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

(1)   Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efesiensi dan efektifitas.
(2)   PDAM bertujuan memberi pelayanan yang optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air minum/air bersih, terutama kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD).

Pasal 4

PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air dengan lapangan usaha :
a.     pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas.
b.     untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, PDAM dapat menggunakan rekayasa teknologi dalam mengolah air baku untuk air minum / air bersih bagi masyarakat baik melalui pengeboran, penyulingan dan teknologi lainnya.
c.      pengadaan air bersih sebagai salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada PDAM;
d.     Dalam melaksanakan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan kerja sama atau berkolaborasi  dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

BAB IV
MODAL

Pasal 5

(1)   Neraca permulaan perusahaan terdiri dari aktiva dan pasiva dari Badan Pengelola Air Minum Daerah.
(2)   Modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)   Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman.
(4)   Semua alat likuidatur perusahaan disimpan dalam PT. Bank Kalbar.

BAB V
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 6

(1)    Tahun Anggaran PDAM berdasarkan Tahun Taqwin.
(2)    Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
(3)    Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Bupati.
(4)    Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anggaran perusahaan dimaksud telah dinyatakan sah.
(5)    Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak proyek/kegiatan yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum memasuki anggaran tahun baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.
(6)    Anggaran tambahan perusahaan dalam tahun buku dapat diajukan kepada Bupati setelah melalui pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI
LAPORAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

(1)    Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
(2)    Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)    Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
(4)    Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (setus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
(5)    Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(6)    Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.


BAB VII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 9

(1)    Pembagian laba bersih perusahaan adalah 55 % (lima puluh lima persen) untuk PDAM dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah;
(2)    Bagian laba untuk Pemerintah Daerah disetor ke kas daerah.
(3)    Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4)    Penggunaan laba bersih bagian perusahaan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.


BAB VIII
PEMBUBARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

(1)    Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)    Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
(3)    Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena perhitungan Rugi/Laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB IX
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 11

(1)    Organ Perusahaan Daerah Air Minum, terdiri dari :
a.  Bupati;
b.  Direksi;
c.  Dewan Pengawas.
(2)    Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :
a.    Direksi;
b.    Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 12

(1)    Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
(2)    Batas usia direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
(3)    Batas usia direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali, dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
(4)    Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 13

(1)    Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan :
a.      1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
b.      paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000, dan
c.      paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2)    Penentuan Jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3)    Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
(4)    Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.      berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
b.      mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
c.      lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
d.      membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
e.      bersedia bekerja penuh waktu;
f.       bersedia berdomisili di Ibukota Kabupaten Kayong Utara (wilayah tempat kedudukan perusahaan);
g.      tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping atau karena ikatan perkawinan;
h.      lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
i.        tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan lain yang berakibat merugikan Negara/Daerah, dan atau tercela yang dapat merusak nama baik PDAM/Pemerintah Daerah;
j.       tidak pernah dihukum;
k.      tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pegawas BUMN/ Pegawai BUMD/Anggota DPR dan DPRD.
(5)    Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1)    Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
a.      jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah;
b.      anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
c.      jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
d.      jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)    Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2
Masa Jabatan Direksi

Pasal 15

(1)    Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
(2)    Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih/ air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 16

(1)    Direksi berhenti karena:
a.      masa jabatannya berakhir;
b.      meninggal dunia.
(2)    Direksi diberhentikan karena :
a.      permintaan sendiri;
b.      reorganisasi;
c.      melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
d.      melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
e.      mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
f.       tidak dapat melaksanakan tugasnya.
(3)    Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.



Pasal 17

(1)    Apabila Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan d, maka Direksi diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2)    Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

(1)    Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menentapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)    Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan dan merehabilitasi.
(3)    Dalam hal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
(4)    Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. 

Pasal 19

(1)    Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat  (2) huruf a, dan huruf e, adalah pemberhentian dengan hormat, diberikan pesangon 6 (enam) bulan gaji.
(2)    Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
(3)    Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) bulan gaji.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 20

(1)    Dalam hal sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
(2)    Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)    Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4)    Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 5
Tugas dan wewenang

Pasal 21

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
a.      menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM dan yang mendukung fungsi pelayanan PDAM, termasuk memberikan pertimbangan dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan air bersih;
b.      membina pegawai;
c.      mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d.      menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.      menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f.       menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
g.      menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 22

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang:
a.      mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
b.      menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c.      mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.      mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
e.      menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
f.       menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g.      menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h.      melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 23

(1)    Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan ;
(2)    Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.     tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
b.     tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)    Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh jasa produksi.
(4)    Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
(5)    Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Paragraf 7
Hak Cuti

Pasal 24

(1)    Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
a.     cuti tahunan;
b.     cuti besar;
c.      cuti sakit;
d.     cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
e.     cuti nikah;
f.      cuti bersalin; dan
g.     cuti di luar tanggungan PDAM.
(2)    Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(3)    Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


BAB X
WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

(1)    Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
a.     menetapkan  rencana  pengelolaan  sumber  daya  air pada wilayah sungai dalam  Kabupaten Kayong Utara dengan  memperhatikan  kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; 
b.     menetapkan  dan  mengelola  kawasan  lindung  sumber  air  pada  wilayah sungai yangh ada di kabupaten;
c.     melaksanakan pengelolaan sumber  daya  air  pada  wilayah  kabupaten, dengan  memperhatikan  kepentingan  kabupaten/kota sekitarnya; 
d.     mengatur,  menetapkan,  dan  memberi  izin  penyediaan,  peruntukan, penggunaan,  dan  pengusahaan  air tanah di wilayahnya serta  sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; 
e.     membentuk  dewan  sumber  daya  air  atau  dengan  nama  lain  di  tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai di kabupaten;
f.      memenuhi kebutuhan  pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
g.     menjaga  efek tivitas,  efisiensi,  kualitas,  dan  ketertiban  pelaksanaan pengelolaan   sumber  daya  air  pada  wilayah  sungai  dalam  satu kabupaten.
(2)    Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:
a.     badan  usaha  milik  daerah  pengelola sumber daya air dan sebagai  pemegang  izin pengusahaan sumber daya air;
b.     badan  usaha  lain  dan  perseorangan. 
(3)    Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat  atas  pelayanan  dari  badan  usaha  dan  perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


BAB XI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemerintah dan masyarakat

Pasal 26

(1)   Untuk   menjamin  tercapainya  tujuan  pengelolaan  sumber  daya  air, diselenggarakan  kegiatan  pengawasan  terhadap  seluruh  proses  dan  hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
(1)   Pemerintah  daerah sesuai  dengan  wewenang  dan tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
(2)   Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2) dilakukan dengan  menyampaikan  laporan dan/atau  pengaduan kepada pihak  yang berwenang.
(3)   Pemerintah  menetapkan  pedoman pelaporan  dan  pengaduan  masyarakat dalam pengawasan pe-ngelolaan  sumber daya air





Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 27

(1)   Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Profesi dan/atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
(2)   Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.


Pasal 28

(1)    Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.      menguasai Manajemen Perusahaan khususnya PDAM;
b.     menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
c.   tidak terikat hubungan keluarga sedarah dengan Bupati/Wakil Bupati, atau anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar.
(2)   Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1)   Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 dan paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
(2)   Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
(3)   Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.


Pasal 30

(1)    Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu ) kali masa jabatan.
(2)    Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan wewenang dewan pengawas

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
a.      melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b.      memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
c.      memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
Pasal 32

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang :
a.      menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
b.      menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c.      meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
d.      mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 33

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 34

(1)    Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45 % dari gaji Direktur Utama.
(2)    Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40 % dari gaji Direktur Utama.
(3)    Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % dari gaji Direktur Utama.

Pasal 35

(1)   Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 34.
(2)   Besarnya bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 36

(1)    Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
(2)    Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3)    Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 37

(1)    Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
a.       berakhir masa jabatannya;
b.       meninggal dunia;
(2)    Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
a.     permintaan sendiri;
b.   reorganisasi;
c.   kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir;
d.   mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
e.   tidak dapat melaksanakan tugas;
f.    melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
g.  melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
(3)    Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

(1)    Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2)    Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

(1)    Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara dewan pengawas, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)    Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
(3)    Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4)    Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XII
PEGAWAI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 40

(1)    Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai.
(2)    Pengangkatan dan pemberhentian, sebagaimana pada ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.

Pasal 41

Pengangkatan pegawai berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.      Warga Negara Indonesia;
b.     berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
c.      berpendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
d.      sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
e.      tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri atau karyawan perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta);
f.       usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
g.      lulus seleksi.

Pasal 43

(1)    Untuk diangkat menjadi Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling rendah bernilai baik.
(2)    Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian yang meliputi :
a.       loyalitas;
b.       kecakapan;
c.       kesehatan;
d.       kerjasama;
e.       kerajinan;
f.      prestasi kerja; dan
g.       kejujuran.
(3)    Selama masa percobaan mendapatkan nilai rata-rata baik, maka calon pegawai tersebut dapat diangkat menjadi pegawai defenitif.
(4)    Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

Pegawai dari badan usaha lain dapat diterima menjadi pegawai PDAM dengan ketentuan sebagai berikut :
a.      Badan usaha sejenis
1.    tidak diberhentikan :
a)     dengan tidak hormat;
b)     dengan hormat tanpa predikat
c)     dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
2.  pengalaman kerjanya diakui seluruhnya.
3.  diberikan pangkat/jabatan paling tinggi sama dengan pangkat / jabatan terakhir yang dimiliki.
b.      Badan Usaha tidak sejenis:
1.  Tidak diberhentikan :
a)    dengan tidak hormat;
b)   dengan hormat tanpa predikat;
c)    dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
2.  Pengalaman kerjanya diakui 1/3 ( Sepertiga )
3.  Diberikan pangkat/jabatan paling tinggi sama dengan pangkat/jabatan terakhir yang dimiliki.

Pasal 45

(1)    Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
(2)    Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan pensyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
(3)    Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 46

(1)    Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan.
(2)    Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah minimum Kab/Kota.
(3)    Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
Pasal 47

(1)    Batas usia pensiun pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)    Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Cuti, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 48

(1)    Pegawai berhak mendapat cuti :
a.      cuti tahunan;
b.      cuti besar;
c.      cuti sakit;
d.      cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan Ibadah Haji;
e.      cuti nikah;
f.       cuti bersalin; dan
g.      cuti diluar tanggungan PDAM.
(2)    Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikn penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(3)    Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dalam menjalankan tugas, diberikan santunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 50

(1)    Penghasilan Pegawai PDAM terdiri dari :
a.    gaji pokok;
b.    tunjangan keluarga;
c.    tunjangan lainnya.
(2)    Besarnya gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

(1)    Diberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
(2)    Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
(3)    Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM





Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

Setiap pegawai wajib :
a.      mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.      mengutamakan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi atau golongan;
c.      mematuhi/mentaati segala kewajiban dan larangan;
d.      memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
e.      mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f.       mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.


Pasal 54

Setiap pegawai dilarang :
a.      melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan dan atau Negara;
b.      menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
c.      melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan dan atau negara;
d.      memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa izin tertulis dari Direksi.


Bagian Keempat
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 55

(1)    Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
(2)    Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.    teguran lisan;
b.    teguran tertulis;
c.    penundaan kenaikan pangkat;
d.    penundaan kenaikan gaji berkala;
e.    penurunan pangkat;
f.     pembebasan jabatan;
g.    pemberhentian sementara;
h.    pemberhentian dengan hormat; dan
i.      pemberhentian dengan tidak hormat.
(3)    Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan degan Keputusan Direksi.


Bagian Kelima
Perlindungan Karyawan/Tenaga Kerja

Pasal 56

(1)    Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan diberikan jaminan perlindungan kerja sebagaimana yang berlaku umum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
(2)    Mekanisme perlindungan pegawai/karyawan selanjutnya diatur dalam peraturan perusahaan.


Pasal 57

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :
a.      melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
b.      adanya penahanan oleh yang berwajib karena dugaan melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 58

Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mulai bulan berikutnya gajinya dibayarkan 50 % (lima puluh persen).

Pasal 59

(1)    Paling lambat 6 (enam) bulan, Direksi mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
(2)    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
(3)    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 60

(1)    Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
a.      telah mencapai usia 56 tahun;
b.      permintaan sendiri;
c.      kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d.      meninggal dunia;
e.      tidak melaksanakan tugas;
f.       reorganisasi.
(2)    Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun dan jaminan hari tua dan diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(3)    Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 61

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :
a.     melanggar sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan;
b.     dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
c.      merugikan keuangan PDAM.

Pasal 62

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetetapkan dengan peraturan perusahaan.





Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 63

(1)    Pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi yang secara langsung maupun tidak langsung baik disengaja maupun tidak disengaja, lalai dalam menjalankan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)    Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
(3)    Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar/ menyerahkan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan.
(4)    Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya, termasuk Perhitungan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di Kantor Perusahaan.
(5)    Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumya, surat bukti dan surat lainnya tidak dapat dipindahkan ke kantor/instansi yang berwenang.


BAB XIII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 64

(1)    PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
(2)    Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut :
a.      menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kayong Utara khususnya kota Benteng dan sekitarnya;
b.      melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
c.      mensosialisasikan bentuk layanan air minum/air bersih PDAM kepada masyarakat;
d.      melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak dapat memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
e.      mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
f.       berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
g.      melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)    Perluasan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pemberian izin penggunaan mesin pompa hisap air pada pipa persil pelanggan dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh PDAM.
(4)    Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)    Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber  daya air atau kerjasama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.
(6)    Pengusahaan  sumber  daya  air  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  pada ayat  (5)    dapat  dilakukan  oleh  perseorangan,  badan  usaha,  atau  kerja  sama  antar badan  usaha  berdasarkan  izin  pengusahaan  dari  Pemerintah  atau  pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(7)    Setiap  orang  atau  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pelaksanaan konstruksi  pada  sumber  air  wajib  memperoleh  izin  dari  Pemerintah  atau    pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengendalian Daya Rusak Air
Pasal 65
(1)    Pengendalian  daya  rusak  air  dilakukan  secara  menyeluruh  yang  menca-kup upaya pencegahan, penanggulangan, dan  pemulihan.
(2)    Pengendalian  daya  rusak  air  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diutamakan  pada  upaya  pencegahan  melalui  perencanaan  pengendalian daya  rusak  air  yang  disusun  secara  terpadu  dan  menyeluruh  dalam  pola pengelolaan sumber daya air. 
(3)    Pengendalian  daya  rusak  air  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat. 
(4)    Pengendalian  daya  rusak  air  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  serta  pengelola. 

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan

Pasal 66

Dalam penyelenggaraan pelayana air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :
a.      menagih dan menerima hasil penjualan air dan/ atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
b.      menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
c.      menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
d.      menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
e.      melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
f.       Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.      memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Pasal 67

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a.      mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
b.      apabila dalam jangka waktu 1 x 24 ( satu kali dua puluh empat ) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
c.      memberikan pelayanan air minum kepada para pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (force majure);
d.      melaksanakan penggantian meter secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
e.      memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
f.       melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
g.      melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
h.      meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;
i.        menyediakan call center yang aktif selam 24 (dua puluh empat ) jam dan kotak pos pengaduan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 68

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :
a.      menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu;
b.      menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) bagi masyarakat yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
c.      menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum

Paragraf 1
Pemasangan Baru

Pasal 69

(1)    Setiap Permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
(2)    Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
(3)    Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
(4)    Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
(5)    Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

Pasal 7O

(1)    Setiap orang  atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.
(2)    Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.
(3)    Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

Pasal 71

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

Untuk pemasangan baru khusus komplek real estate yang belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.
Pasal 73

(1)    Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 60% (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang.
(2)    Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
(3)    Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 74

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Paragraf 2
Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 75

(1)    PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut
a.      menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
b.      pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
c.      karena permintaan pelanggan.
(2)    Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.      pemutusan sementara;
b.      pemutusan tetap.

Pasal 76

(1)    Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meteran air untuk sementara.
(2)  Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.      pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
b.      pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali;
c.      Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi, ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

(1)    Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
(2)    Pemutusan tetap dilakukan apabila :
a.      pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a;
b.      pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b;
c.      atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
(3)    Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).


BAB XIV
TARIF DAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu
Tarif Air Minum

Pasal 78

(1)    Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakanTarif Air Minum.
(2)    Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
a.     pemulihan biaya;
b.     keterjangkauan;
c.      efesiensi pemakaian;
d.     kesederhanaan; dan
e.     transparansi.

Pasal 79

(4)    Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi dengan peraturan  perundang-undangan.
(5)    PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala dengan Peraturan Bupati.
(6)    Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan konsultasi kepada DPRD.

                                                         Bagian Kedua
Rekening Air Minum

Pasal 80

(1)    Rekening air minum terdiri atas :
a.    jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m3) dikalikan dengan tarif air.
b.    biaya beban tetap yang terdiri atas :
1.      biaya pemeliharaan meter air (BPMA).
2.      biaya administrasi (BA).
(2)    Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)    Jumlah pemakaian air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
(4)    Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.
(5)    PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 81

(1)    Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
(2)    Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 2 (dua) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan.
(3)    Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)    Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) juga dikenakan biaya administrasi.
(5)    Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Biaya Non Air

Pasal 82

(1)    Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
a.      biaya bukaan kembali;
b.      biaya balik nama;
c.      biaya pengganti meter atas permintaan pelanggan;
d.      biaya pindah letak meter;
e.      biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
f.       biaya pengujian kualitas air minum; dan
g.      biaya beban pelanggan pasif.
(2)    Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN

Bagian Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 83

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :
a.      mendapatkan hasil pengujian atas :
1.      perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
2.      kualitas air;
3.      akuarasi meter air.
b.      mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
c.      mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
d.      mendapatkan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (force majure) dan/ atau adanya kerusakan;
e.      apabila selama 3 (tiga) hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil dirumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum;
f.       mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
g.      menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
1.      keberatan atas tagihan rekening air minum;
2.      pendistribusian air minum;
3.      kualitas air minum; dan
4.      hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Pasal 84

(1)    Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
(2)    PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
(3)    PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
(4)    Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 85

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a.      segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
b.      mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
c.      bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
d.      melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
e.      memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil pelanggan;
f.       bertanggungjawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/graund reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
g.      memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada didalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan; dan
h.      pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Bagian Ketiga
Larangan Pelanggan

Pasal 86

Setiap pelanggan dilarang :
a.      menimbun dan atau mendirikan banggunan diatas meter air.
b.      menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
c.      mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
d.      menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
e.      mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
f.       memindahkan lokasi meteran air/hidran tanpa seizin PDAM;
g.      merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
h.      menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
i.        menyambung kembali saluran air minum secara ilegal, setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
j.       menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
k.      menggunakan Pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
l.        melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
m.    melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
n.      menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan PDAM di luar kepentingan PDAM.

BAB XVI
PENGENDALIAN

Pasal 87

(1)    Pengujian meter air dilaksanakan dibengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
(2)    Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan pengganti meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
(3)    Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 88

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah  bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.


BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 89

(1)    Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
(2)    Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
(3)    Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM wajib mengadakan sarana yang memadai.


BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 90

(1)    Pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenakan sanksi administrasi berupa :
a.      Denda;
b.      polisional.
(2)    Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a.      penyegelan meter air.
b.      pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas :
1.    pemutusan sementara sambungan langganan;
2.    pemutusan tetap sambungan langganan.
(3)    Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 91

(1)    Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan air minum.

(2)    Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.      menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.      meneliti, mencari dan menyimpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pengelolaan air minum;
c.      meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum;
d.      memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan air minum;
e.      melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.       meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum;
g.      menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf (e);
h.      memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidan pengelolaan air minum;
i.        memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.       menghentikan penyidikan;
k.      melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air minum menurut hukum yang dapat dipertanggung- jawabkan.

(3)    Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

(1)   Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 86 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)   Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
a.  setiap orang atau badan usaha  yang  dengan  sengaja melakukan  pengusahaan  sumber daya air tanpa  izin dari pihak  yang  berwenang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6);

b.  setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).

(4)    Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak-banyaknya RP. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) :
a.  setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
b.  setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

(5)    Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).


Pasal 93

(1)    Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) :
a.  setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
b.  setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2);

(2)    Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).


BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM yang sudah ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

(1)    Segala ketentuan peraturan PDAM yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.



                                                                   Ditetapkan di Sukadana
                                                                   pada tanggal   2  Mei  2011
                                                                  
BUPATI KAYONG UTARA,




HILDI HAMID



Diundangan di Sukadana
pada tanggal  26  Juli  2011

      SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,




       HENDRI SISWANTO





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 21






















PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR   10   TAHUN  2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

    I.        UMUM

Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi dan penggunaannya, sehingga perusahaan milik daerah merupakan bagian yang cukup penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu perusahaan daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang dalam operasionalnya melekat dua fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber PAD. Sebagai unsur pelayanan masyarakat dituntut berorientasi sosial, sedangkan sebagai sumber PAD tidak terlepas dari aspek ekonomi, yaitu mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemasukan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara memandang perlu untuk memberikan landasan hukum sebagai patokan legalitasnya, dalam pengelolaan, pengorganisasian, dan tindakan lain yang dipandang perlu demi tercapainya cita-cita luhur untuk memenuhi salah satu kebutuhan primer hidup dan kehiidupan manusia, disamping tujuan profit sebagai masukan daerah dalam menunjang pembangunan di daerah.

  II.        PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1         
Cukup jelas
          Pasal 2
Ayat (1)       
Yang dimaksudkan dengan lembaga disini adalah Perusahaan Daerah Air Minum.
Ayat (2)                                   
                             cukup jelas.
          Pasal 3                  
                    cukup jelas
          Pasal 4         
                    cukup jelas
          Pasal 5                  
                    cukup jelas
Pasal 6                  
                    cukup jelas
          Pasal 7         
                    cukup jelas
          Pasal 8                  
                   cukup jelas
          Pasal 9                  
                   cukup jelas
          Pasal 10       
                   cukup jelas
          Pasal 11                 
                   cukup jelas
          Pasal 12       
                    cukup jelas
          Pasal 13       
                    cukup jelas
          Pasal 14       
                    cukup jelas
          Pasal 15       
                    cukup jelas
          Pasal 16                 
                   cukup jelas
          Pasal 17                 
                   cukup jelas
          Pasal 18       
                   cukup jelas
          Pasal 19       
                    cukup jelas
          Pasal 20       
                    cukup jelas
Pasal 21       
                    cukup jelas
          Pasal 22                 
                    cukup jelas
          Pasal 23       
                    cukup jelas
          Pasal 24                 
                    cukup jelas
          Pasal 25       
                   cukup jelas
          Pasal 26       
                   cukup jelas
Pasal 27                 
                    cukup jelas
Pasal 28                 
                    cukup jelas
Pasal 29                 
                    cukup jelas
Pasal 30                 
          cukup jelas
Pasal 31                 
          cukup jelas
Pasal 32                 
          cukup jelas
Pasal 33                 
          cukup jelas
Pasal 34                 
          cukup jelas
Pasal 35                 
          cukup jelas
Pasal 36                 
          cukup jelas

Pasal 37                 
          cukup jelas
Pasal 38                 
          cukup jelas
Pasal 39                 
          cukup jelas
Pasal 40                 
          cukup jelas
Pasal 41                 
          cukup jelas
Pasal 42                 
          cukup jelas
Pasal 43                 
          cukup jelas
Pasal 44                 
          cukup jelas
Pasal 45                 
          cukup jelas
Pasal 46                 
          cukup jelas
Pasal 47                 
          cukup jelas
Pasal 48                 
          cukup jelas
Pasal 49                 
          cukup jelas
Pasal 50                 
          cukup jelas
Pasal 51                 
          cukup jelas
Pasal 52                 
          cukup jelas
Pasal 53                 
          cukup jelas
Pasal 54                 
          cukup jelas
Pasal 55                 
          cukup jelas
Pasal 56                 
          cukup jelas
Pasal 57                 
          cukup jelas
Pasal 58                 
          cukup jelas
Pasal 59                 
          cukup jelas
Pasal 60                 
          cukup jelas
Pasal 61                 
          cukup jelas
Pasal 62                 
          cukup jelas
Pasal 63                 
          cukup jelas
Pasal 64                 
          cukup jelas
Pasal 65                 
          cukup jelas

Pasal 66                 
          cukup jelas
Pasal 67                 
          cukup jelas
Pasal 68                 
          cukup jelas
Pasal 69                 
          cukup jelas
Pasal 70                 
          cukup jelas
Pasal 71                 
          cukup jelas
Pasal 72                 
          cukup jelas
Pasal 73                 
          cukup jelas
Pasal 74                 
          cukup jelas
Pasal 75                 
          cukup jelas
Pasal 76                 
          cukup jelas
Pasal 77                 
          cukup jelas
Pasal 78                 
          cukup jelas
Pasal 79                 
          cukup jelas
Pasal 80                 
          cukup jelas
Pasal 81                 
          cukup jelas
Pasal 82                 
          cukup jelas
Pasal 83                 
          cukup jelas
Pasal 84                 
          cukup jelas
Pasal 85                 
          cukup jelas
Pasal 86
          cukup jelas
Pasal 87                 
          cukup jelas
Pasal 88                 
          cukup jelas
Pasal 89                 
          cukup jelas
Pasal 90                 
          cukup jelas
Pasal 91
          Cukup jelas
Pasal 92                 
          cukup jelas
Pasal 93                 
          cukup jelas
Pasal 94                 
          cukup jelas

Pasal 95                 
          cukup jelas

Pasal 96                 
          cukup jelas






TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR  73


TerPopuler