Perbup Kayong Utara 41/2008 tentang KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS DISPERINDAGKOP-PM KKU -->

Perbup Kayong Utara 41/2008 tentang KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS DISPERINDAGKOP-PM KKU

05 Agustus 2017,

BUPATI KAYONG UTARA

                                                                                        
PERATURAN BUPATI  KAYONG UTARA
NOMOR  41 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang              :     bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Kayong Utara.


Diteliti oleh :
Kepala Bagian Hukum,



SOVIAR, SH, MH
Pembina
NIP. 010 241 765



Diteliti kembali oleh :
Asisten Administrasi Umum,



Hj. NORMANIAH, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 010 084 555



Disempurnakan kembali oleh :
Sekretaris Daerah,



Drs. H. BACHTIAR
Pembina Utama Madya
NIP. 520 007 174



Disahkan  oleh :
BUPATI KAYONG UTARA,



H. MORKES EFFENDI, S.Pd. MH

 
Mengingat                :     1.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.     Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
              4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437)  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.     Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7.     Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.     Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan             :     PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KAYONG UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.     Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.     Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.     Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.     Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6.     Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.     Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8.     Unit pelaksana teknis dinas adalah undur pelaksana tugas teknis dinas.
9.     Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.


BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Pertama
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal  

Pasal 2

(1)   Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(2)   Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretariat dan masing-masing bidang, sub bagian, dan seksi.

(3)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a.   penyusunan perencanaan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
b.   perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
c.   penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
d.   pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal; dan
e.     pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.


Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1)  Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal dipimpin oleh sekretaris  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(2)  Sekretariat  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
a.     penyusunan perencanaan dinas;
b.     penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
c.     penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
d.     penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
e.     pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
f.      pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian, dan sub bagian rencana kerja dan keuangan; dan
g.     pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 4
(1)   Sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(2)   Sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian dinas.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

a.   penyusunan rencana kerja sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
b.   penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan, dan kepegawaian dinas; dan
c.    pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

(4)  Rincian tugas sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian adalah sebagai berikut :
a.     menyusun rencana kerja sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
b.     menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, perlengkapan, dan kepegawaian;
c.     melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan dinas;
d.     melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler, dan perjalanan dinas;
e.     menyiapkan bahan dan mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji berkala, cuti, pensiun, dan pemberian penghargaan pegawai;
f.      menyiapkan bahan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), peningkatan kesejahteraan pegawai, dan daftar hadir pegawai;
g.     melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, fungsional teknis, dan fungsional umum;
h.     menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
i.      menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas;
j.      melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
k.     melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan; dan
l.      melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 5
(1)  Sub bagian rencana kerja dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
(2)  Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dinas.
(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
a.     penyusunan rencana kerja sub bagian rencana kerja dan keuangan;
b.     penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
c.     pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas; dan
d.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dinas.
(4)  Rincian tugas sub bagian rencana kerja dan keuangan adalah sebagai berikut :
a.     menyusun rencana kerja sub bagian rencana kerja dan keuangan;
b.     menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
c.     melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan keuangan dinas;
d.     melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan dinas;
e.     melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran dinas;
f.      melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
g.     melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dinas;
h.     menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
i.      menyusun Rencana Strategis (Renstra) dinas;
j.      menyusun Rencana Kerja (Renja) dinas;
k.     mengkompilasi hasil penyusunan program dan kegiatan dinas;
l.      mengkompilasi hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang;
m.   menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
n.     menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
o.     melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program, dan kegiatan dinas; dan
p.     melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian
Pasal 12

(1)  Bidang perindustrian dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

(2)   Bidang perindustrian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang usaha dan sarana perindustrian, bimbingan industri dan pencegahan pencemaran, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi :
a.     perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perindustrian, sarana perindustrian, dan bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
b.     penyusunan program dan kegiatan di bidang usaha perindustrian, sarana perindustrian, dan bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
c.     penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang usaha perindustrian, sarana perindustrian, dan bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha perindustrian, sarana perindustrian, dan bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
e.     pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi usaha perindustrian, seksi sarana perindustrian, dan seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
f.      pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha perindustrian, sarana perindustrian, dan bimbingan industri dan pencegahan pencemaran; dan
g.     pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Pasal 13

(1)  Seksi usaha dan sarana perindustrian dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian.

(2)  Seksi usaha dan sarana perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang  usaha dan sarana perindustrian.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi usaha dan sarana perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi usaha dan sarana perindustrian;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan sarana perindustrian;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang usaha dan sarana perindustrian;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha dan sarana perindustrian; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang usaha dan sarana perindustrian.

(4)   Rincian tugas seksi usaha dan sarana perindustrian adalah sebagai berikut:

a.     menyusun rencana kerja seksi usaha perindustrian;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang usaha perindustrian;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perindustrian;
d.     menyiapkan bahan penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
e.     menyiapkan bahan penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi;
f.      menyiapkan bahan penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah;
g.     menyiapkan bahan penetapan bidang usaha industri prioritas daerah;
h.     memfasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah;
i.      memfasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar  serta sektor ekonomi lainnya di daerah;
j.      melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat daerah;
k.     memfasilitasi kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di daerah;
l.      melaksanakan hasil-hasil kerja sama luar negeri, kerja sama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di daerah;
m.   menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang sarana perindustrian;
n.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perindustrian;
o.     menyiapkan bahan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di daerah;
p.     memfasilitasi dan mengoordinasi penyediaan sarana perindustrian ;
q.     melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi usaha dan sarana perindustrian; dan
r.      melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

(1)  Seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perindustrian.

(2)  Seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang  bimbingan industri dan pencegahan pencemaran.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang bimbingan industri dan pencegahan pencemaran; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang bimbingan industri dan pencegahan pencemaran.

(4)  Rincian tugas seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran adalah sebagai berikut :

a.     menyusun rencana kerja seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan industri dan pencegahan pencemaran;
d.     menyiapkan bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di daerah;
e.     melaksanakan promosi produk industri daerah;
f.      melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di daerah;
g.     melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di daerah;
h.     memfasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan, kerjasama bidang standarisasi, penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri dan aparatur pembina industri di daerah;
i.      melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di daerah;
j.      melaksanakan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat daerah;
k.     melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di daerah;
l.      menyiapkan bahan usulan rencana tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri kecil menengah) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional provinsi;
m.   melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat daerah dan pelaporan kepada provinsi;
n.     melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di daerah;
o.     melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi bimbingan industri dan pencegahan pencemaran; dan
p.     melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 15

(1)   Bidang perdagangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

(2)   Bidang perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan, tata niaga dan ekspor-impor, dan pendaftaran perusahaan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
(3)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2), bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a.     perumusan kebijakan teknis di bidang usaha dan sarana perdagangan, ekspor-impor, dan pendaftaran perusahan;
b.     penyusunan program dan kegiatan di bidang usaha dan sarana perdagangan, ekspor-impor, dan pendaftaran perusahaan;
c.     penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang usaha dan sarana perdagangan, ekspor-impor, dan pendaftaran perusahaan;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha dan sarana perdagangan, ekspor-impor, dan pendaftaran perusahaan;
e.     pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi usaha dan sarana perdagangan, seksi ekspor-impor, dan seksi pendaftaran perusahaan;
f.      pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha dan sarana perdagangan, ekspor-impor, dan pendaftaran perusahaan; dan
g.     pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Pasal 16

(1)  Seksi pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan.

(2)  Seksi pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang usaha dan sarana perdagangan.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor.

(4)  Rincian tugas seksi pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor adalah sebagai berikut :

a.     menyusun rencana kerja seksi pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor;
d.     menyiapkan bahan pemberian izin usaha perdagangan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di daerah;
e.     melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala daerah meliputi surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau);
f.      memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar serta penyiapan bahan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu;
g.     melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
h.     melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga dan penggunaan produksi dalam negeri skala daerah;
i.      melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala daerah;
j.      mengusulkan pembentukan BPSK di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK;
k.     melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
l.      melaksanakan kebijakan, pedoman, pengawasan, koordinasi, dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah;
m.   melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPBJ, PPNS-PK dan PPNS-WDP skala daerah;
n.     melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala daerah;
o.     memfasilitasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi dan pengendalian SDM metrologi dan kerja sama metrologi legal skala daerah;
p.     memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal dan pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
q.     melaksanakan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI dan pembinaan operasional reparatir UTTP dan pemberdayaan PPNS-WDP skala daerah;
r.      melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala daerah;
s.     memfasilitasi dan membina  serta melaksanakan pengendalian SDM metrologi skala daerah;
t.      melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUMI dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
u.     melaksanakan pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga uji dan inspeksi teknis;
v.     melaksanakan pembinaan pengaturan dan pengawasan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang dan pelaku pasar lelang di skala daerah;
w.    melaksanakan pemantauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang dan jasa;
x.     menyiapkan bahan pemberian dan pengawasan tanda daftar organisasi usaha niaga tingkat dewan pimpinan daerah (DPD) di daerah;
y.     menyiapkan bahan pemberian dan pengawasan tanda daftar usaha waralaba lokal;
z.     menyiapkan bahan pemberian dan pengawasan daftar keagenan produksi dalam negeri;
aa.  menyiapkan bahan pemberian dan pengawasan tanda daftar gudang dengan luas di bawah 2500 m2 ;
bb.  melaksanakan pendaftaran perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional;
cc.   menyiapkan bahan pemberian dan pengawasan tanda daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
dd.  menyiapkan bahan pemberian dan pengawasan daftar keagenan, produksi dalam negeri;
ee.  menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tata niaga dan ekspor-impor;
ff.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ekspor-impor;
gg.    melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang tata niaga dan ekspor-impor skala daerah;
hh.    melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, dan potensi ekspor daerah sebagai bahan perumusan kebijakan ekspor daerah;
ii.       menyediakan bahan masukan dan penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan ekspor daerah;
jj.      melaksanakan fasilitasi sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan di bidang tata niaga dan ekspor-impor;
kk.     menyediakan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
ll.       memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
mm. menyusun bahan penetapan kebijakan pengembangan ekspor skala daerah;
nn.    melaksanakan kegiatan pengembangan ekspor skala daerah;
oo.    menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang serta sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat daerah yang ditunjuk;
pp.    menyediakan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;
qq.    melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan  dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan bilateral;
rr.      melaksanakan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard;
ss.   melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan perdagangan, tata niaga, dan ekspor impor; dan
tt.    melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

(1)  Seksi pendaftaran perusahaan  dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perdagangan.

(2)  Seksi pendaftaran perusahaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran perusahaan.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pendaftaran perusahaan menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi pendaftaran perusahaan;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran perusahaan;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran perusahaan;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang pendaftaran perusahaan; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran perusahaan.

(4)  Rincian tugas seksi pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a.     menyusun rencana kerja seksi pendaftaran perusahaan;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran perusahaan;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran perusahaan;
d.     melaksanakan pendaftaran dan pengembangan LPKSM;
e.     melaksanakan penyelenggaraan dan pelaporan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala daerah;
f.      menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika di daerah;
g.     melaksanakan urusan wajib daftar perusahaan;
h.     menyiapkan bahan pemberian izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
i.      menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha;
j.      melaksanakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala daerah;
k.     melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pendaftaran perusahaan; dan
l.      melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 18

(1)  Bidang koperasi dan usaha kecil menengah dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

(2)  Bidang koperasi dan usaha kecil menengah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga, dan bina usaha dan fasilitasi pembiayaan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

(3)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 18 ayat (2), bidang koperasi dan usaha kecil menengah menyelenggarakan fungsi :

a.     perumusan kebijakan teknis di bidang bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah, bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah;
b.     penyusunan program dan kegiatan di bidang bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah, bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah;
c.     penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah, bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah, bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah;
e.     pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah, seksi bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, seksi fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah;
f.      pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah, bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
g.     pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal 19

(1)  Seksi bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

(2)  Seksi bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang  bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga.

(4)  Rincian tugas seksi bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga adalah sebagai berikut :

a.     menyusun rencana kerja seksi bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan kerjasama antar lembaga;
d.     melaksanakan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan pembubaran koperasi, dan kerjasama antar lembaga koperasi;
e.     memfasilitasi kerjasama antar lembaga koperasi dalam memajukan usaha dan mensejahterakan anggota;
f.      memfasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah daerah;
g.     memfasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah daerah;
h.     memfasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat daerah sesuai dengan pedoman pemerintah yang berlaku;
i.      melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi di tingkat daerah;
j.      memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam wilayah daerah;
k.     melaksanakan pemberian sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya;
l.      melaksanakan  perlindungan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dalam wilayah daerah;
m.   memberikan penyuluhan kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi;
n.     melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi bina lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
o.     melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Pasal 20

(1)  Seksi bina usaha dan fasilitasi pembiayaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang koperasi dan usaha kecil  menengah.

(2)  Seksi bina usaha dan fasilitasi pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2), seksi bina usaha dan fasilitasi pembiayaan menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi bina usaha dan fasilitasi pembiayaan;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bina usaha dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang bina usaha dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina usaha dan fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi.

(4)  Rincian tugas seksi bina usaha dan fasilitasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

a.     menyusun rencana kerja di bidang bina usaha dan fasilitasi pembiayaan;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang bina usaha dan fasilitasi pembiayaan;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan fasilitasi pembiayaan;
d.     melaksanakan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam wilayah daerah;
e.     melaksanakan pembinaan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam wilayah daerah;
f.      melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi usaha koperasi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan usaha koperasi dalam wilayah daerah;
g.     melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan usaha koperasi meliputi persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan  perlindungan dalam wilayah daerah;
h.     melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
i.      menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j.      menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah;
k.     mengusulkan rencana pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
l.      memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penghasilan sebagian laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;
m.   melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah daerah;
n.     melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi bina usaha dan fasilitasi pembiayaan; dan
o.     melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


Bagian Keenam
Bidang Penanaman Modal
Pasal 21

(1)  Bidang penanaman modal dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

(2)  Bidang penanaman modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah, dan pembinaan investor, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

(4)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 21 ayat (2), bidang penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

a.     perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah, dan pembinaan investor;
b.     penyusunan program dan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah, dan pembinaan investor;
c.     penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah, dan pembinaan investor;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah, dan pembinaan investor;
e.     pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah, dan seksi pembinaan investor;
f.      pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah, dan pembinaan investor; dan
g.     pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

(1)  Seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penanaman modal.
(2)  Seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2), seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah.

(4)  Rincian tugas seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah adalah sebagai berikut:

a.     menyusun rencana kerja seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi potensi dan promosi daerah;
d.     melaksanakan pengembangan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan investasi dalam wilayah daerah, meliputi upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat, informasi keadaan daerah, kemitraan, dan perijinan.
e.     menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang penanaman modal;
f.      menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang penanaman modal;
g.     menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang penanaman modal;
h.     melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi seksi inventarisasi potensi dan promosi daerahpenanaman modal;
i.      melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi inventarisasi potensi dan promosi daerah;
j.      melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi dan promosi daerahpenanaman modal; dan
k.     melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

(1)  Seksi pembinaan investor dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang penanaman modal.

(2)  Seksi pembinaan investor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan terhadap investor yang ada di daerah.

(3)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2), seksi pembinaan investor menyelenggarakan fungsi :

a.     penyusunan rencana kerja seksi pembinaan investor;
b.     penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan investor;
c.     penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan investor;
d.     penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan investor; dan
e.     pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan investor.

(4)  Rincian tugas seksi pembinaan investor adalah sebagai berikut:

a.     menyusun rencana kerja seksi pembinaan investor;
b.     menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan investor;
c.     menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan investor;
d.     menyiapkan bahan penyusunan RPJPD pada bidang penanaman modal;
e.     menyiapkan bahan penyusunan RPJMD pada bidang penanaman modal;
f.      menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang penanaman modal;
g.     melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi seksi pembinaan investor;
h.     melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan investor;
i.      melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan keberadaan investor dan perkembangan kegiatan investor di daerah; dan
j.      melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.




Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Pasal 25

Kedudukan, fungsi, dan rincian tugas UPTD diatur dalam peraturan bupati tentang pembentukan UPTD.


Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26
(1)  Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.
(3)  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 27
                                                                                                                         
Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.


Ditetapkan  di      Sukadana
pada tanggal  31   Desember 2008

      BUPATI KAYONG UTARA,



                                                                                        HILDI HAMID
Diundangkan di   Sukadana
Pada tanggal 31  Desember  2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,



H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA  DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2008 NOMOR 45

TerPopuler