Tiga Perusahaan Kebun Sawit di KKU Masih Enggan Laporkan Kondisi Kekinian Tenaga Kerjanya

Tiga Perusahaan Kebun Sawit di KKU Masih Enggan Laporkan Kondisi Kekinian Tenaga Kerjanya

20 Agustus 2018,
Gadis belia di masa-masa pendidikannya sempat mengurus sawit demi meningkatkan derajat ekonomi keluarga. Repro: Photo by Agence France-Presse (AFP)
Sukadana, SUKADANA POST - Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kayong Utara (KKU) menyayangkan sikap perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di KKU, masih enggan melaporkan update secara berkala karyawan yang dipekerjakannya ke pemerintah daerah (Pemda) KKU. Tepatnya minimal tiga bulan (triwulan) sekali.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pelatihan Penempatan Perluasan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan KKU, Budi Utomo SH di Sukadana, pertengahan Agustus 2018 ini.

"Di Kayong Utara ini ada tiga perusahaan perkebunan sawit, yaitu PT CUS (Cipta Usaha Sejati), PT KAP (Kalimantan Agro Pusaka), dan PT JV (Jalin Vaneo). PT CUS dan PT JV yang biasa mengajukan permohonan tenaga kerja akad. Setelah moratorium (penghentian sementara, Red) untuk dievaluasi, sudah tidak ada lagi perusahaan yang mengajukan permohonan tenaga kerja akad (dari luar provinsi Kalimantan Barat, Red),” ungkap Budi Utomo.

Akan tetapi, sesalnya, rata-rata perusahaan itu kurang aktif memberikan data tenaga kerjanya ke pemerintah daerah (Pemda) KKU.

"Sebenarnya kita sudah sering meminta laporkan karyawan-karyawan keluar dan masuk (di perusahaan, Red) itu. Walaupun tidak bisa sebulan sekali karena mungkin mereka (perusahaan, red) kerepotan, kita sarankan triwulan sekali sehingga kita bisa update (perbaharui, Red) tenaga kerja yang masuk dan keluar. Kalau keaktifan mereka untuk melapokan tenaga kerja memang saat ini sangat kurang,” keluh Budi Utomo.

Pihaknya mengakui selalu mendorong perusahaan agar lebih aktif menaati peraturan dari pemerintah dengan tindakan persuasif. Terutama terkait ketenagakerjaan yang harus mendapat kontrol dari pemerintah setempat.

“Berkenaan ketidakpatuhan perusahaan, kita sebagai Dinas ketenagakerjaan, tentu mengutamakan fungsi pembinaan. Kita panggil. Kemudian kita beri informasi seharusnya begini dan tidak boleh begini. Kalau masih tidak mengikuti ketentuan yang ada kita akan memberikan teguran keras,” pungkas Budi Utomo.(zal)

TerPopuler